STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Pertanda adanya hubungan antarbangsa sudah lama ada dan hubungan tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat yang disebut masyarakat antarbangsa. Hubungan tersebut terjadi karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang sekaligus merupakan zoon politicon. Didorong oleh kebutuhan dan keinginan yang tidak dapat dipenuhi, maka manusia berusaha membentuk kelompok- kelompok sosial demi berlangsungnya hidup manusia itu, kepentingan kelompok ini mendorong terjadinya hubungan antarkelompok.
Hubungan internasional (Internasional relations) yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai suatu hubungan antarbangsa (politik, hukum, ekonomi, diplomasi) namun aspke politik dan hukum merupakan dua aspek yang dominan. (Budiono Kusumohamidjojo, 1987:7). Aspek politik, sebagai aspek material (kepentingan militer, ekonomi, kebudayaan) sedangkan aspek hukumnya menjadikannya sebgai aspek formal dalam artian merupakan bentuk atas penyelesaian prosedural dari berbagai kepentingan (interests). Sehingga pada akhirnya, kepentingan tersebut dapat dan harus disimpulkan sebagai kepentingan politik juga. Menurut Wright, ada 4 komponen yang dapat dimasukkan ke dalam keanggotaan internasionlisme yakni: bangsa (nation), negara (state), pemerintah (goverment) dan orang- orang (people). Dengan demikian menjadi jelaslah hubungan internasional tidak hanya mencakup hubungan seperti halnya hubungan antarbangsa (relation between nation).
Pada prinsipnya, tujuan hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku para aktor seperti misalnya negara, maupun yang bukan termasuk kategori sebuah negara (organisasi internasional) di dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasioanl. (Mochtar Mas’oed,1993,32). Kerjasama dan konflik adalah merupakan salah satu aspek yang merangsang atau melahirkan studi hubungan internasional ini menurut pandangan E.H. Carr (1965:1-5) sehingga apabila akhirnya menjadi suatu studi tersendiri terutama pada era pasca perang dunia kedua. Pandangan ini yang menekankan pada masalah- masalah yang berkenaan dengan bagaimana dapat memahami sebab dan akibat terjadinya konflik yang pada gilirannya kelak akan terciptanya suatu dunia yang lebih damai.
Perkembangan hubungan internasional adalah disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu :
1. adanya minat yang besar terhadap fenomena yang ada setelah perang Dunia I selesai. Fenomena tersebut banyak menarik perhatian ilmuwan hubungan internasional.
2. Perang Dunia I telah banyak menelan banyak korban dan kerusakan- kerusakan materiil, maka timbulah kesadaran akan pentingnya kebutuhan untuk mencegah timbulnya peperangan dan terselenggaranya ketertiban dunia.
Perang Dunia I adalah salah satu akibat lahirnya studi hubungan internasional. Dunia saat itu dilanda dan diliputi oleh suasana peperangan. Konflik melanda dunia pada saat itu hanya dapat dipecahkan melalui studi hubungan internasional dan organisasi internasional. Sehingga, pada akhirnya, studi hubungan internasional lebih mengonsentrasikan diri pada pengkajian sejarah. Studi hubungan internasional yanng berorientasi pada sejarah, telah berkembang menjadi satu teori yang kedudukannya dijadikan disiplin tersendiri.
Karakteristik dari studi ini dimasa Perang Dunia I umumnya dirumuskan ke dalam studi “diplomatik sejarah”, Hukum Internasional dan Organisasi Internasional, sangat populer. Selama masa tahun 1920-an sampai 1930-an. Studi hubungan internasional berjalan di dalam tiga jalur utama seperti yang dikemukakan oleh Fred Sonderman (1968) sebagaimana yang dikutip oleh Mochtar Mas’oed (1990:16-17) adalah sebagai berikut, pertama, hubungan internasional dipelajari dengan melalui penelaahan atas kejadian-kejadian yang sedang terjadi dalam berita- berita utama dari bahan- bahan tersebut dicoba dibuat semacam pola umum kejadian. Asumsinya, bahwa kesalahpahaman dan konflik antar negara negara dapat dihindari jikalau peristiwa- peristiwa yang penting diikuti dan ditelaah secara seksama. Kedua, hubungan internasioanl pada waktu itu dipelajari melalui studi organisasi internasioanl. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa konflik dapat dikelola, dan dapat diselesaikan. Ketiga, studi hubungan internasioanl yang menekankan pada model analisisnya seperti dengan memperhatikan aspek atau maslah ekonomi internasial.

2. KERANGKA TEORI
Kata teori, berasal dari bahasa Yunani yakni “theoro” yang artinya, melihat kepada. Pengertian istilah teori seperti ini bagi pandangan ilmu politik dan hubungan internasional merujuk kepada rumusan bahwa teori itu adalah “ sistem generalisasi yang bredasarkan kepada penemuan empiris atau yang dapat diuji secara empiris” (Estephen L.Wasby 1970, 62). Dalam hal ini, teori memberikan gambaran dalam generalisasi untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun secara etimologis, terminologi, teori berkonomotasi kepada dua hal yakni : (a) suatu pandangan atau konsepsi yang saling berkaitan antara fakta- fakta ; (b) suatu pandangan atau konsepsi dari sebuah sistem hukum-hukum atau konsepsi dari sebuah sistem hukum atau prinsip- prinsip. ( Madab G. Gandhi, 1981, 78).
1. Teori Realisme Politik
Ada tiga asumsi utama realisme yang sering dikelompokkan dalam 3S : statism, survival, self helf (Dunne and Schmidt, 2001, 155-1556). State adalah aktor Hubungan internasional yang anarkis. Asumsi ini berasal dari kenyataan bahwa untuk survive dan mencapai level subsistem manusia perlu hidup bersatu berdasarkan sesuatu solidaritas kelompok. State merupakan pengelompokkan manusia (groupism) yang paling penting dewasa ini, dan sumber kohesi in group yang paling kuat nasionalisme (Wohlforth,2008,32).
Realisme menekankan bahwa negara bangsa dijadikan unit analisisnya dan ini pula lah yang paling pokok. Bahwa tidak ada keharmonisan yang esensial atas kepentingan- kepentingan di antara negara- negara bangsa itu. Dengan penggunanaan konsep “power”, dianggap sinonim dengan teori realis yakni dengan berdasarkan pada kekuatan militer. Dalam kerangka analisisnya, realisme mencoba menimbang kekuatan- kekuatan nasional terdiri dari (tidak hanya kekuatan militer dan teknologi), faktor penduduk, geografis, sumber daya alam dan lainnya.
Hal seperti diatas juga disepakati oleh Mearsheimer (2007) yang mengatakan bahwa power didasarkan pada kemampuan militer yang dikuasai oleh negara. Walaupun demikian, menurutnya, negara- negara memiliki apa yang disebut kekuatan laten yang meliputi potensi sosial ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan militer. Kekuatan laten itu disebut oleh Morgenthau adalah sumber kekuatan nasional, yaitu penduduk, sumber daya alam, ekonomi, teknologi.
Teori realisme mengasumsikan bahwa lokasi/ wilayah geografis suatu bangsa, akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan nasionalnya serta orientasi kebijaksanaan politik luar negerinya. oleh sebab itu bagi pandangan kelompok realisme, cukup dengan hanya mengandalkan atau mensiasatinya melalui manajemen power. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perimbangan kekuatan (balance of power) sebagai alat pengatur. Hans J Morgenthau, penganut aliran pemikiran realisme politik dan hubungan internasional yang paling fanatik, dalam buku klasiknya Political Among Nations: The Strunggle for Power and Peace, bahwa perjuangan untuk kekuasaan dijadikan sebagai pemberian makna atas politik internasional seperti juga politik-politik lainnya. Sebagai tujuan akhir politik adalah power.
Morgenthau lebih lanjut mengatakan hubungan internasional adalah politik internasional yang berusaha memperjuangkan power diantara negara bangsa. Oleh sebab itulah semua pemerintahan nasional disibukkan dengan kegiatan- kegiatan memperjuangkan power. Menurut Morgenthau, suatu negara hanya bisa memilih tiga jenis kebijaksanaan, yaitu (a) status quo, (b) ekspansi atau imperialisme , (c) prestige (gengsi).
Contoh power relationships dengan negara bertikai atau dengan egara- negara yang mendukungnya. Dalam analisis power relationships dalam konteks Isrel-Arab akan lemah (tidak kuat) dibandingkan dengan negara- negara arab, apabila Uni soviet memberikan dukungannya kepada arab sementara itu, disisi lain, AS menarik dukungannya terhadap negara Israel.Ataupun sebaliknya, Uni Soviet menarik dukungan terhadap Israel maka posisi Israel akan menjadi kuat.
2. Teori Sistem Studi Hubungan Internasional
Wujud sistem dalam tingkat internasioanl di dalam studi hubungan internasional, dikemukakan oleh Morton A. Kaplan (1962),4) mengatakan bahwa defenisi atau rumusan tentang sistem dalam konteks hubungan internasioanl dianggap sebagai “ set of Variables so related, in contardiction to its environment, that is describe behavioral regulaties characterize the internal relationships of the set of individual variables to combinations to external variables “. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Charles A. McClelland (1965,258), sistem teori adalah suatu teknik untuk membangun/ membentuk/ mengembangkan suatu pengertian dan pemahaman hubungan- hubungan antara bangsa- bangsa yakni bertujuan untuk mengidentifikasikan, mengukur interaksi ke dalam suatu sistem dan subsistem, serangkaian perilaku dalam sistem serta reaksinya kepada yang lain yang kesemuannya dapat dipelajari dengan melalui teorisasi.
Morton A. Kaplan, dalam hal ini mengkaji teori sistem itu ke dalam beberapa pola atau karakteristik perilaku dalam sistem (politik) internasional. Unsur-unsur yang terdapat di dalam pola itu konsisten dengan kebutuhan baik itu internasional maupun di tingkat domestik. Pola- pola perilaku tingkat internasional saling memiliki kaitan satu sama lain yang dapat dispesifikasikan termasuk di dalamnya karakternya; partisipasinya serta fungsinya dalam sistem politik internasional. Ada enam model sistem internasional sebagai berikut:
a. Balance of power system
Sistem perimbangan kekuatan (balance of power) dalam konsistensi internasional, mempunyai ciri tujuh dalil untuk memlihara keseimbangan sistem perimbangan kekuatan dan ini yang menjadi cirinya terhadap perilaku itu sendiri. (1) bertindak, tetapi lebih baik berunding daripada bertempur (2) lebih baik bertempur daripda terhalang melakukan kapabilitas (3) menghentikan perang daripada salah satu kekuatan besar lainnya musnah (4) menetang koalisi negara- negara bangsa atau kekuatan besar lain yang menguasai internasional (5)halangi negara- negara bangsa untuk menyetujui peralihan menuju sistem keamanan global kolektif atau menuju pemerintahan dunia (6) sesudah perang diizinkannnya pihak yang kalah atau kekuatan besar yang sudah dikendalikan untuk masuk ke dalam sistem tersebut sebagai kekuatan besar
b. Sistem bipolar longgar (loose bipolar system)
sistem ini sering disebut sebagai perang dingin yang telah menjadi ciri khas sejarah politik internasional 1945-1978. Sistem ini berbeda dengan sistem balance of power. Dalam sistem bipolar longgar ini ikut serta sebagai aktor utama adalah negara adidaya (bloc actors) seperti misalnya NATO ataupun komunis blok ataupun aktor universal seperti PBB. Dan hampir semua aktor nasional menjadi aktor universal dalam hal ini.
c.Sistem universal (universal system)
sistem universal dapat dikembangkan sebgai suatu konsekuensi atas aktor dalam sistem universal itu sendiri yang berada dalam sistem bipolar longgar. Meskipun nampaknya sistem ini agak informal, namun konflik- konflik kepentingan dikembalikan kepada aturan politik itu. Sistem ini dianggap sistem internasional yang akan stabil karen bergantung pada kapabilitasnya dan kapabilitas aktor nasional anggotanya.
d. Sistem bipolar ketat (tight bipolar system)
Menurut Morton A. Kaplan, sistem bipolar ketat merupakan suatu modifikasi dari sistem bipolar longgar dalam mana aktor non-blok sebagai peserta dan aktor universal.
e. Sistem berjenjang/ bertingkat
sistem internasional bertingkat bisa terbentuk dalam demokrasi atapun bisa seperti otoritarian. sistem ini lebih menunjuk kepada terbentuknya demokrasi. Tingginya integrasi dalam sistem ini membuat sistem ini dijaga ( make for greater stability). Sistem ini akan terjadi apabila tercipta iklim dimana orang- orang saling bermusuhan dan mencurigai.
3. Teori Pembuatan Keputusan dalam Sistem Hubungan Internasional
Konsep pembuatan keputusan telah lama digunakan dalam sejarah diplomasi dan aktivitas lembaga- lembaga pemerintahan. Studi kebijakan politik luar negeri sangat erat kaitannya dengan teori pengambilan keputusan/ kebijaksanaan dalam hubungan internasional. Pembuat keputusan/dan pendekatan pengambilan keputusan/ kebijakan yang menekankan pada analisis: bagaimana keputusan/kebijakan diambil dan siapakah yang mengambil/membuat kebijaksanaan itu (Richard Snyder/ W.H Bruck & Burton Sapin, 1962).
Tujuan dari teori ini adalah suatu penganalisisan yang menjelaskan aksi- aksi negara (kebijakan luar negeri) dalam politik internasional (world politics). Skema sederhananya sebagai berikut : policy maker and policy making —————» foreign policy
Pendekatan ini akan melihat adanya keterhubungan antara lingkungan dan pengambilan/pembuatan keputusan. Pendekatan ini juga untuk melihat dua komponen dalam pengambilan/ pembuatan kepututusan yakni: “the policy makers and the policy process”. Pembuatan keputusan yang sering disebut dengan nama pembuatan keputusan adalah individual yang menduduki posisi sesuai jabatannya untuk membuat kebijaksanaan.
Pengertian “desicion-making theory” dalam kaitan ini pada dasarnya adalah satu kerangka konsep untuk mengindentifikasikan sejumlah besar variabel- variabel yang relevan dan masing- masing variabel itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Dalam jargon ilmu sosial, ada yang dinamakan “dependent variables” yakni sesuatu yang hendak dijelaskan.
Tipologis Pembuatan Teori Kebijakasanaan Luar Negeri
Untuk merumuskan berbagai kebijaksanaan luar negeri, ada tiga jenis tipologis keputusan atau kebijaksanaan luar negeri (William D. Coplin, 1992,32) yakni:
a. Kebijaksanaan luar negeri yang umum terdiri dari serangkai keputusan yang dinyatakan dengan kebijakan dan tindakan yang tidak secara langsung. Misalnya “Politik Pembendungan (containment policy)”.
b. Keputusan luar negeri yang bersifat administrative yang dibuat oleh birokrasi pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan hubungan luar negeri bagi negaranya.
c. Tipologis kebijaksanaan politik luar negeri berupa keputusan- keputusan yang bersifat krisis dan merupakan kombinasi (penggabungan) dari dua tipologis kebijaksanaan poltik luar negeri terdahulu.
Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri
Pendekatan terhadap pemecah masalah secara rasional dalam konteks pengambilan keputusan luar negeri dapat dilakukan dengan empat langkah, yaitu (1) Merumuskan situasi (define of the situasion). (2) Memilih tujuan (select goals). (3) Pencarian alternatif- alternatif ( search for alternatives). (4) Memilih alternatif – alternatif (choosing alternative).
Masalah- masalah luar negeri negeri sebagian besar menyangkut sejumlah faktor yang kompleks karena lingkungan internasional merupakan produk interaksi dari faktor- faktor dari psikologis, sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan geografis.
a. faktor psikologis
William D. Coplin, telah memberikan banyak informasi mengenai faktor- faktor yang memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan/ kebijaksanaan luar negeri. Ia mengelompokkannya kedalam tiga hal yang berkenaan dengan faktor psikologis yakni, penetapan situasi, pemilihan tujuan, dan pemilihan alternatif. Faktor psikologis terkait dengan unsur pemilihan alternatif (choosing alternatives) dengan berdasarkan suatu anggapan bahwa pembuatan keputusan adalah merupakan suatu proses intelektual rasional. Maka tujuannya secara eksplisit dan hierarki dapat dirumuskan sebagai peluang yang diberikan oleh lingkungan.
Variabel- Variabel Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri
a. Variabel Idiosyncratic (variabel individu)
variabel ini berkenaan dengan persepsi, image, dan karakteristik pribadi si pembuat keputusan politik luar negeri, antara lain terlihat di dalam kondisi- kondisi seperti, ketenangan versus tergesa-gesa; kemarahan versus prudensi, pragmatis versus idiologi yang bersifat pembasmian dan pemberantasan.
b. Variabel peranan (role)
variabel ini didefenisikan sebagai gambaran pekerjaan atau sebagai aturan- aturan yang diharapkan bagi seseorang yang berkompetensi terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan politik luar negeri.
c. Variabel birokratik (governmental)
variabel ini menyangkut pada struktur dan proses pemerintahan serta implikasinya terhadap pelaksanaan politik luar negeri.
d. Variabel sosial (societal)
variabel ini menyangkut identifikasi efek struktur kelas, penyebaran, (distribusi) pendapatan, status, dan persamaan ras linguistik, budaya, dan agaman terhadap politik luar negeri negara-negara tertentu
e. Variabel sistemik (systemic influences)
Dalam variabel ini, kita dapat memasukkan struktur dan proses sistem internasional.
BAB II
URAIAN TEKS
1. MODEL PEMBUATAN KEPUTUSAN POLITIK LUAR NEGERI UNIT DAN TINGKAT ANALISIS
Studi tentang pembuatan keputusan berkaitan erat dengan diskripsi tentang “.. how people behave as well as how how people should behave to get the best decisions. (Bruce Russett &Haarvey Starr, 1985, 271) . Keputusan tersebut merupakan keputusan yang dianggap sangat rasional sifatnya (The most rational decisions).
Model 1 : Aktor Rasional
Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Soerang analisis dianggap sudah bisa menjelaskan suatu politik luar negeri jikalau ia bisa menunjukkan pilihan yang layak dengan mengingat tujuan strategis bangsa.
Model 2: Proses Organisasi
Pembuatan keputusan politik luar negeri bukanlah semata- mata sebagai suatu proses rasional (intelektual) akan tetapi lebih menyerupai suatu proses mekanis. Proses mekanis itu merujuk pada prosedur yang berlaku, atau peran yang telah ditetapkan bagi para birokrasi. Inilah gambaran singkat pola perilaku yang disebut prosedur kerja baku (standart operating procedure).
Model 3 : Politik Birokratis
Menurut perspektif Model 2 merupakan pembuatan keputusan politik luar negeri, menurut perspektif model 3, proses pembuatan keputusan politik luar negeri merupakan suatu proses politik. Politik luar negeri muncul dan tumbuh berkembang dari proses normal, yakni dalam bentuk tawar- menawar, kompromi, penyesuaian diri, dan sebagainya.
Tingkat dan unit analisis studi hubungan internasional
Tingkat analisis sistem internasional yang dianggap sebagai tingkat yang paling tinggi dan memiliki sifat komprehensif dibandingkan dengan tingkat analisis negara-negara yang lebih memusatkan perhatian kepada studi “decision making approach. Dalam mengidentifikasikan tingkat-tingkat analisis, J. David Singer mengidentifikasi enam tingkat analisis yang ada dalam hubungan internasional, yakni: a) individual desicion makers, b) role of decision makers, c) structure of goverment, d) internasional relations, e) internasional system (the world system)
2. NEGARA DAN SISTEM INTERNASIONAL
2.1 Negara
Negara (nation-state) telah menjadi aktor (pelaku) dalam sistem politik internasional dan hubungan internasional. Sejak usai perang Dunia II, terlihat percepatan pertumbuhan negara-negara baru (new emergimg forces) sebagai anggota dalam masyarakat internasional. Negara merupakan suatu entitas legal (legal status) dan legal equality. Negara adalah sebuah : legal abstraction. Negara telah diberikan statusnya yang bersifat “legal monopoly on the use of force in the global arena by internasional law.” (Bruce Russett &Harvey Starr, 1981,49).
2.2 aktor- aktor Non-Negara (Non- Goverment Organization/ NGO)
Aktor-aktor non negara di dalam terminologi ilmu politik dan hubugan internasional dapat dibagi ke dalam dua bagian : (1) Intergovermental organization (IGO) dan (2) Non-governmental organization (NGO. Adapun yang termasuk IGO’s adalah PBB, LBB, NATO, sedangkan yang termasuk NGO’s adalah Internasional Red Cross (IRC), Amnesty international.
Non-governmental organization (NGO’s) yang terdiri dari negara- negara (private citizens) atau kelompok- kelompok swasta ataupun antara kedua-duanya yang bekerjasama pada tingkat internasional. Dengan pembentukan NGO’s tersebut adalah untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik, dimana diantaranya membentuk struktur dan kelembagaan formal besar dan sementara yang lainnya, hanya sekali- sekali mengadakan acara pertemuan yang membahas kepentingan bersama dari para anggota.
2.3 Multi-National Corporation (MNC’s)
Organisasi ini didefenisikan sebagai sekumpulan perusahaan yang berasal dari negara- negara yang berbeda dan bergabung ke dalam atau melalui ikatan-ikatan strategis manajemen bersama. Yang diartikan MNC’s adalah perusahaan-perusahaan yang para pemimpinnya bekerja ke dalam suatu pangkalan, akan tetapi aktivitasnya dilakukan di negara lain. MNC’s ternyata menguasai proporsi bagian besar pangsa ekonomi yang ada terutama dari segi luas lingkup dan volume perusahaan itu memberikan dampak terhadap sistem internasional.
2.4 organisasi Antarpemerintah (IGO’s)
IGO’s sering disebut sebagai suatu organisasi Internasional (OI) yang mempunyai peranan sebagai aktor dalam sistem internasional dan yang dalam hal ini hanya merupakan organisasi- organisasi seperti misalnya PBB yang meliputi susunan-susunan, individu-individu, yang menempatkan wakil-wakilnya sebagai organisasi tadi, untuk mewakili kepentingan dan kebijaksanaan politik luar negeri masing-masing.
Tipologis IGO’s adalah 1) regional memberships and general-purpose organizations, 2) regional memberships and limited purpose organizations.
3. POLITIK LUAR NEGERI TERHADAP SISTEM INTERNASIONAL
Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan keputusan pemerintah untuk mengatur semua hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebgai suat bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan situasi/aktor yang ada diluar batas- batas wilayah negara.
Instrumen politik luar negeri adalah diplomasi. Dalam pandangan Joseph Frankel (1988,135-136) diplomasi ditempatkan kedalam analisisnya dalam peranannya sebagai instrumen dan teknik interaksi dalam hubungan antara negara-negara dimana diplomasi dipergunakan dalam artian yang sangat luas yang mencakup : “to making and the execution of fereign policy”. Karl W. Deutsch (1988,172-173) mengemukakan diplomasi senantiasa berkenaan dengan peranannya sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dilakukan oleh dua atau lebih negara- negara yakni dalam bentuk perselisihan-perselisihan, konflik-konflik tanpa memperdulikan berbagai faktor yang mendorong pertikaian, konflik yang dimaksud.
4. INSTITUSI UTAMA SISTEM INTERNASIONAL
Untuk menuju cita- cita kesejahteraan umum bangsa bangsa sebagai satu badan, dengan melalui suatu badan- badan pemerintahan yang terpusat (central agency of goverment) yang mengatur ke dalam suatu kelompok kolektivitas. Aturan- aturan yang mengarahkan wacana hubungan antarnegara-negara ke dalam sebuah kolektivitas tersebut disebut sebagai hukum internasional. Kemudian, hukum internasional ini menjadi prinsip-prinsip kedaulatan nasional masing-masing negara , dan akan dijadikan karakteristik identitas utama. Sumber hukum internasional adalah:
1. Hukum kebiasaan Internasional
Hukum kebiasaan yang telah terkristralisasi dalam adat istiadat (dalam praktiknya) dilihat dari lingkungan hubungan antarnegara (hubungan diplomatik antarnegara). Dalam praktiknya, hukum internasional melalui suatu kebiasaan (customs) yang selanjutnya diperkuat dengan perjanjian (treaties) tahun 1961 :The Vienna Convention on Diplomation relation, yang dirancang untuk memeberikan perlindungan para diplomat pada umumnya.
2. Perjanjian Internasional
Traktat (perjanjian- perjanjian) diakui sebagai sumber hukum internasional yang sangat penting (dominate importance). Namun demikian, yang perlu dicatat, bahwa perjanjian- perjanjian (treaties) yang menjadi sumber hukum internasional dapat berfungsi jikalau sudah mendapat pengakuan/dipakai oleh badan- badan atau bangsa-bangsa sebagai suatu badan (lembaga)
3. Asas-asas Hukum Umum
Pasal 38 Piagam Makhamah Internasional menyebutkan bahwa asas-asas hukum umum yang diakui oleh negara- negara atau bangsa- bangsa yang beradab sebagai sumber hukum internasional. Brierly (1985,62) mengatakan bahwa asas-asas hukum umum, memiliki spektrum yang sangat luas meliputi asas- asas hukum perdata yang diterapkan oleh pengadilan nasional yang selanjutnya digunakan untuk kasus-kasus hubungan internasional. Asas-asas hukum umum ini digunakan oleh mahkamah, apabila sumber- sumber utama hukum internasional tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai landasan hukum bagi putusan Mahkamah Internasional.
4. Keputusan Pengadilan
Pasal 38 dari Piagam Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa keputusan- keputusan pengadilan merupakan sumber hukum internasional. Tambahan untuk menentukan aturan hukum.
5. Karya- Karya Hukum (Jurisdictive work)
Tulisan para ahli hukum sangat terkenal dari berbagai bangsa.negara, disebut dalam pasal 38 dari Piagam Mahkamah Internasional sebagai sumber Hukum Internasional. Karya- karya tersebut mengarah pada pembentukan hubungan internasional.
5. MANAJEMEN KONFLIK DALAM SISTEM INTERNASIONAL
(1) Metode perimbangan kekuatan (balance of power)
Perimbangan kekuatan ( balance of power) pada dasarnya tidak didirikan untuk satu negara saja, atau oleh sekelompok negara- negara dalam sistem internasional , melainkan dimulai dari alasan- alasan motivasi atas kompetisi anatarnegara-negara itu sendiri.
(2) Metode Keamanan bersama (collective security)
Masalah keamanan bersama senantiasa berkaitan erat dengan “the creation of a coluntary of states”. Hal ini didasarkan kepada pandangan bahwa di dalamnya tercermin suatu komitmen diantara anggota. Komitmen tersebut mengatakan bahwa jikalau salah satu anggota organisasi keamanan bersama ini atau mendapat serangan, maka sistem organisasi tersebut dilaukan perlawanan agressor.
(3) Metode pemerintahan dunia (world government)
Metode ini dianggap sebagai sesuatu sikap yang radikal, terutama atas cara pengelolaan power. Asumsinya, bahwa di dalam suatu tatanan (tertib) atau order yang diciptakan atau dibangun, dan ditunjukkan kepada upaya perdamanaian dunia maka kekuatan- kekuatan politik itu disentralisasikan.

BAB III
KESIMPULAN
Studi hubungan internasional adalah perkembangan atas kegelisahan yang dirasa oleh para ilmuwan terhadap perang Dunia I. Kerugian dan korban- korban atas perang Dunia I membuka alam kesadaran para ilmuwan untuk mengatasi berbagai hubungan antarnegara di dunia. Hubungan tersebut baik dalam hal kerjasama ataupun dalam hal penyelesaian konflik. Kemudian, para penteori hubungan internasional melandasi pemikiran mereka dengan berbagai teori dalam analisis hubungan internasional. Teori tersebut adalah teori realisme, teori sistem hubungan internasional, teori pembuatan keputusan hubungan internasional dan beberapa konsep dalam penjelasan hubungan internasional.
Teori realisme yang menekankan pada perimbangan kekuatan (balance of power) yang digagaskan oleh Morgenthau mengatakan bahwa setiap negara-negara (states) yang menjadi aktor hubungan internasional tentunya harus menyeimbangkan kekuatan di dalam dunia internasional dengan harapan kedudukannya bisa menyamai dengan negara-negara superpower. Teori sistem yang digagaskan oleh Morton A. Kaplan , bahwa setiap sistem pstilah memiliki komponen, termasuk hubungan internasional yang memiliki elemen berupa individu, kelompok-kelompok atau bangsa-bangsa yang berkaitan dengan sistem itu. Teori pembuatan keputusan menurut Richard Snyder dan W.H. Bruck & Burton Sapin mengatakan bahwa pembuat keputusan menekankan analisis pada bagaimana keputusan diambil, siapakah yang mengambil kebijkasanaan itu.
Dalam hubungan internasional, konsep- konsep penting pun tidaklah diabadikan. Konsep negara, hukum internasional, konsep politik luar negeri dan sampai ke manajemen konflik menjadi suatu faktor pendukung dalam menjelaskan dan mempelajari studi hubungan internasional. Negara adalah aktor hubungan internasional walapun memang individu, kelompok-kelompok dan organisasi internasional adalah juga aktor dalam hubungan internasional. Sementara hukum internasional berkaitan erat dengan hukum apa saja dalam hubungan internasional. Hukum tersebut adalah hukum kebiasaan internasional, perjanjian internasional (traktat), asas-asas hukum umum, keputusan pengadilan, dan karya-karya hukum. Konsep politik luar negeri adalah bagimana aktor dalam pengambilan kebijakan yang dibatasi dengan wilayah nasional negara tersebut. Dalam manajemen konflik adalah dengan menggunakan metode perimbangan kekuatan (balance of power), metode keamanan bersama (collective security), metode pemerintahan dunia (world government).
DAFTAR PUSTAKA

Hara, Abubakar Eby. 2010. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai
Konstruktivisme, Nuansa Cendekia: Jakarta.

Sitepu, P. Anthonius. 2011. Studi Hubungan Internasional. Graha Ilmu: Yogyakarta.
Soeprapto, R. 1997. Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku, RajaGrafindo
Persada: Jakarta.

This entry was published on May 29, 2012 at 7:54 am and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: