PRIVATISASI BANK DALAM MENINGKATKAN EKONOMI INDONESIA (Bank Negara Indonesia / BNI)

BAB I
PENDAHULUAN

 

Pelayanan publik di Indonesia sulit diakses rakyat miskin. Demikian salah satu kesimpulan Bank Dunia yang dilaporkan dalam World Development Report 2004 (Kompas, 23/9/2003). Bukan saja sulit diakses kelompok miskin, tetapi juga menjadi salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang membebani kinerja ekonomi kita. Perkembangan dunia perbankan sejak dilanda krisis moneter tahun 1997 sangat tidak menggembirakan sampai saat ini. diperkirakan untuk pulih kembali seperti sediakala memerlukan waktu yang sangat panjang. Ambruknya bisnis perbankan bukan hanya akibat kesalahan kebijakan pemerintah maupun kesalahan kesalahan manajemen perbankan sendiri tidak hanya merugikan dunia perbankan sendiri. Dampak yang lebih besar adalah sektor riil yang membuat kekurangan dana dari dunia perbankan.

 

Liberalisasi sektor keuangan memang telah lama dijalankan Indonesia, setidaknya kontrol modal sudah dilepas sejak awal Orde Baru. Sedangkan liberalisasi sektor perbankan sendiri secara sistematis dimulai pada 1983 (Pakjun) dan 1988 (Pakto) dan terus berlangsung hingga sekarang. Salah satu dampak dari kebijakan itu adalah semakin intensifnya pelaku ekonomi asing (di samping swasta domestik) berpartisipasi dalam sektor perbankan.

 

Privatisasi pertamakali didengungkan dan dilakukan ketika suatu negaramenganut sistem ekonomi liberal, kebebasan yang diartikan sebagai bebasnya barang dan jasa keluar masuk tanpa adanya hambatan lintas negara. Masyarakat bebas melakukan apa yang mau dilakukan tanpa ada aturan dan tekanan dari pemerintah setempat, pasar yang diberikan keleluasaan untuk mengatur dirinyasendiri tanpa adanya intervensi pemerintah, semuanya merupakan hasil dari penerapan ekonomi liberal. Namun Kebebasan /Liberalisasi ekonomi juga berkorelasi erat dengan kebebasan politik.Privatisasi, yang banyak diartikan banyak orang sebagai pengalihankepemilikan pemerintah atas suatu perusahaan (BUMN) ke kepemilikan swasta(publik), tidak selalu mendapatkan “izin” yang mutlak dari masyarakat yang berada pada suatu negara. Ini dikarenakan karena mereka memandang privatisasilebih banyak ruginya dari pada keuntungan yang akan didapat. Beralihnyakepemilikan pemerintah ke swasta ini dikhawatirkan hanya menguntungkan kaum pemilik modal (Kapitalis). Pengalihan kepemilikan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu menjual saham sebagian perusahaan (BUMN) kepada swasta, menjual keseluruhan saham dan aset perusahaan (BUMN) kepada swasta, merger atau akuisisi juga merupakan cara dan proses privatisasi.

Definisi Privatisasi  Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat. Dalam pembahasan ini, kami akan membahas bagaimana privatiasasi dan bagimana pula peranan bank swasta dalam meningkatkan kinerja Bank pemrintahan itu sendiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

1. SEJARAH BANK

 

Usaha perbankan dimulai dari zaman Babylonia kemudian dilanjutkan ke Zaman Yunani Kuno dan Romawi. Namun pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia maka perbankan pun semakin pesat karena perkembangan perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Bank yang terkenal saat itu adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian Bank Of Genoa dan  Bank Of Barcelona tahu 1320.

Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Perancis akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu duabelas hari.

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang

Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dnegan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (Money Changer). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakatyang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu De javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri. serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:[1]

  1. De Javasce NV.
  2. De Post Poar Bank.
  3. Hulp en Spaar Bank.
  4. De Algemenevolks Crediet Bank.
  5. Nederland Handles Maatscappi (NHM).
  6. Nationale Handles Bank (NHB).
  7. De Escompto Bank NV.
  8. Nederlansche Indische Handelsbank

2. BANK

 

            Dalam kehidupan sehari- hari, Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, uang kuliahm dan transaksi lainnya.

 

            Menurut Undang- undang RI No. 10 tahun 1998 tgl 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak[2]. Dari pengertian tersebut, bahwa bank merupaka perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara tentang bank tidak akan terlepas dari masalah keuangan.

 

Kata bank berasal dari bahasa Italia banque atau Italia banca yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.[3]

 

Aktivitas pertama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Bentuk untuk menghimpun dana tersebut adalah dengan simpanan yaitu berupa giro, tabungan, sertifikat, deposit. Agar si penyimpan atau masyarakat mau melakukan bentuk simpanan tersebut maka diberikan rangsangan berupa balas jasa yaitu bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending). Besarnya bunga kredit dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan maka semakin besar pula bunga simpanan. Disamping bungan simpanan pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak atau pengaruh lainnya. Maka, kegiatan menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending) adalah merupakan kegiatan utama perbankan.

 

3. Privatisasi Bank di Indonesia

 

Menurut  Steve H. Hanke, privatisasi adalah :

“…..is the transfer of assets and service functions from public to private hands. It includes, therefore, activities that range from selling state – owned enterprise to contracting out public service with private contractor…”.

 

Definisi Privatisasi  Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat.

Dari sisi ekonomi, tujuan privatisasi yaitu:[4]

  1. Memperluas kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan;
  2. Mengurangi ukuran sektor publik dan membuka pasar baru untuk modal swasta.

Tujuan dari segi politik yaitu :

  1. Mengendalikan kekuatan asosiasi/perkumpulan bidang usaha bisnis tertentu dan memperbaiki pasar tenaga kerja agar lebih fleksibel;
  2. Mendorong kepemilikan saham untuk individu dan karyawan serta memperluas kepemilikan kekayaan;
  3. Memperoleh dukungan politik dengan memenuhi permintaan industri dan menciptakan kesempatan lebih banyak akumulasi modal spekulasi;
  4. Meningkatkan kemandirian dan individualisme.

Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, para sosialis menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit. Betapapun secara teoritik-akademis, para ekonom sudah bersusah payah menjelaskan manfaatnya, privatisasi telah sangat menimbulkan aroma tak sedap. Masalahnya privatisasi telah dianggap sebagai obral asset pada asing. Lebih jauh, banyak orang telah melihat privatisasi dari kacamata politik dan kacamata uang (komisi). Padahal tujuan utama privatisasi adalah membuat usaha itu sendiri menjadi lebih sehat, karyawannya lebih sejahtera dan usahanya tidak menjadi beban negara.

 

Ada beberapa manfaat Privatisasi perusahaan pelayanan publik seperti BUMN, yaitu :

1) BUMN akan menjadi lebih transparan, sehingga dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2) Manajemen BUMN menjadi lebih independen, termasuk bebas dari intervensi birokrasi.

3) BUMN akan memperoleh akses pemasaran ke pasar global, selain pasar domestik.

4) BUMN akan memperoleh modal ekuitas baru berupa fresh money sehingga pengembangan usaha menjadi lebih cepat.

5) BUMN akan memperoleh transfer of technology, terutama teknologi proses produksi.

6) Terjadi transformasi corporate culture dari budaya birokratis yang lamban, menjadi budaya korporasi yang lincah.

7) Mengurangi defisit APBN, karena dana yang masuk sebagian untuk menambah kas APBN.

8) BUMN akan mengalami peningkatan kinerja operasional/ keuangan, karena pengelolaan perusahaan lebih efisien.

 

Teori tentang peran negara dalam pengelolaan dan pembangunan ekonomi pada dasarnya sudah dicetuskan oleh ahli ekonomi pada masa sebelumnya. Adam Smith misalnya, dengan teori ekonominya yang dikenal dengan istilah “laissez-faire” yang mengumumkan perkumpulan di abad 18 Eropa. Smith percaya akan hak untuk mempengaruhi kemajuan ekonomi diri sendiri dengan bebas, tanpa dikendalikan oleh perkumpulan dan/atau negara. Teori ini sampai pada proto-industrialisasi di Eropa, dan mengubah mayoritas kawasan Eropa menjadi daerah perdagangan bebas, membuat kemungkinan akan adanya pengusaha. Dengan teori ini Adam Smith percaya bahwa dengan dikuranginya kontrol pemerintah dalam pengelolaan ekonomi maka ekonomi tersebut akan semakin maju karena ada persaingan di dalamnya.

 

Dalam pandangan Milton Friedman, tokoh penganjur paham ini, urusan Negara adalah tentara dan polisi. Negara tidak boleh mencampuri urusan perekonomian. Negara, berdasarkan paham ini, harus fokus pada tujuan utamanya, yakni melindungi individu, khususnya dunia usaha (pasar), kebebasan, dan hak-hak kepemilikan. Di luar itu, peranan Negara harus dikurangi dan diserahkan kepada swasta atau privat. Karena itu, privatisasi menjadi cara terbaik untuk menghindari keterlibatan Negara pada urusan swasta atau individual. Dengan privatisasi atau swastanisasi, peran pemerintah dikurangi, dan sektor swasta ditingkatkan, termasuk dalam kaitan kepemilikan harta kekayaan (Savas, 1987). Privatisasi, menurut paham ini, merupakan kunci untuk terciptanya pemerintahan yang lebih baik.

 

Strategi yang ditempuh Indonesia untuk mengembangkan sektor keuangan ini, terutama sektor perbankan, mirip dengan langkah negara di kawasan Amerika Latin dan Eropa Timur, yaitu memberi ruang gerak kepada pelaku asing untuk bermain di pasar domestik.Hal ini berbeda dengan negara-negara di Asia yang cukup ketat membentengi sektor perbankan dari penetrasi asing. Jumlah bank asing di Indonesia sekarang telah melampaui rata-rata jumlah bank asing di negara berkembang yang hanya sekitar delapan bank (ini belum memperhitungkan bank nasional yang dicaplok asing).[5]

 

Dalam hal ini, Indonesia berada di peringkat sembilan dengan jumlah bank asing terbesar di negara berkembang. Brasil merupakan negara berkembang dengan jumlah bank asing terbanyak di dunia (56 bank), disusul secara berurutan Panama, Polandia, Rusia, Uruguay, Meksiko, Argentina, dan Hongaria, yang masing-masing 43 bank, 34 bank, 28 bank, 25 bank, 24 bank, 23 bank, dan 21 bank (Van Horen, 2007). Secara lebih rinci, saat ini 43 dari 122 bank di Indonesia memiliki pemegang saham yang dikendalikan oleh 15 negara utama.[6]

Ada beberapa metode yang digunakan oleh suatu negara untuk memprivatisasi BUMN, diantaranya adalah[9] :

  1. Penawaran saham BUMN kepada umum (public offering of shares). Penawaran ini dapat dilakukan secara parsial maupun secara penuh. Di dalam transaksi ini, pemerintah menjual sebagian atau seluruh saham kepemilikannya atas BUMN yang diasumsikan akan tetap beroperasi dan menjadi perusahaan publik. Seandainya pemerintah hanya menjual sebagian sahamnya, maka status BUMN itu berubah menjadi perusahaan patungan pemerintah dan swasta. Pendekatan semacam ini dilakukan oleh pemerintah agar mereka masih dapat mengawasi keadaan manajemen BUMN patungan tersebut sebelum kelak diserahkan sepenuhnya kepada swasta.
  2. Penjualan saham BUMN kepada pihak swasta tertentu (private sale of share). Di dalam transaksi ini, pemerintah menjual seluruh ataupun sebagian saham kepemilikannya di BUMN kepada pembeli tunggal yang telah diidentifikasikan atau kepada pembeli dalam bentuk kelompok tertentu. Privatisasi dapat dilakukan penuh atau secara sebagian dengan kepemilikan campuran. Transaksinya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti akuisisi langsung oleh perusahaan lain atau ditawarkan kepada kelompok tertentu. Cara ini juga sering disebut sebagai penjualan strategis (strategic sale) dan pembelinya disebut invenstor strategis.
  3. Penjualan aktiva BUMN kepada swasta (sale of government organization state-owned enterprise assets). Pada metode ini, pada dasarnya transaksi adalah penjualan aktiva, bukan penjualan perusahaan dalam keadaan tetap beroperasi. Biasanya jika tujuannya adalah untuk memisahkan aktiva untuk kegiatan tertentu, penjualan aktiva secara terpisah hanya alat untuk penjualan perusahaan secara keseluruhan.
  4. Penambahan investasi baru dari sektor swasta ke dalam BUMN (new private investment in an state-owned enterprise assets). Pada metode ini, pemerintah dapat menambah modal pada BUMN untuk keperluan rehabilitasi atau ekspansi dengan memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk menambah modal. Dalam metode ini, pemerintah sama sekali tidak melepas kepemilikannya, tetapi dengan tambahan modal swasta, maka kepemilikan pemerintah mengalami dilusi (pengikisan). Dengan demikian, BUMN itu berubah menjadi perusahaan patungan swasta dengan pemerintah. Apabila pemilik saham mayoritasnya adalah swasta, maka BUMN itu telah berubah statusnya menjadi milik swasta.
  5. Pembelian BUMN oleh manajemen atau karyawan (management/employee buy out). Metode ini dilakukan dengan memberikan hak kepada manajemen atau karyawan perusahaan untuk mengambil alih kekuasaan atau pengendalian perusahaan. Keadaan ini biasanya terkait dengan perusahaan yang semestinya dapat efektif dikelola oleh sebuah manjemen, namun karena campur tangan pemerintah membuat kinerja tidak optimal.

Menurut Stepen Green (2003), terdapat enam alasan penting peran Bank Swasta (privatiasasi) itu sendiri yakni (1) mengurangi beban keuangan pemerintah, (2) meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan, (3) meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan, (4) mengurangi campur tangan birokrasi/pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan, (5) mendukung perkembangan pasar modal dalam negeri, (6) sebagai flag-carrier (pembawa bendera) untuk go international. Bukti empiris menunjukkan bahwa kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia, sebagaimana di Negara-negara berkembang lainnya, lebih merupakan agenda restrukturisasi ekonomi yang dipaksakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Lahirnya kebijakan privatisasi menyebabkan pemerintah tidak lagi punya otoritas untuk turut berpartisipasi menentukan strategis dan saran kedepan yang ingin ditempuh perusahaan. Pemerintah juga tidak punya kapasitas untuk intervensi keputusan pengelola swasta yang merugikan atau menimbulkan biaya sosial bagi publik.

 

Privatisasi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN serta menutup devisit APBN. Dengan adanya privatisasi diharapkan BUMN akan mampu beroperasi secara lebih profesional lagi. Logikanya, dengan privatisasi di atas 50%, maka kendali dan pelaksanaan kebijakan BUMN akan bergeser dari pemerintah ke investor baru. Sebagai pemegang saham terbesar, investor baru tentu akan berupaya untuk bekerja secara efisien, sehingga mampu menciptakan laba yang optimal, mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih baik kepada pemerintah melalui pembayaran pajak dan pembagian dividen.

 

Apabila privatisasi tidak dilaksanakan, maka kepemilikan BUMN tetap di tangan pemerintah. Dengan demikian segala keuntungan maupun kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Mereka berargumentasi bahwa devisit anggaran harus ditutup dengan sumber lain, bukan dari hasil penjualan BUMN. Mereka memprediksi bahwa defisit APBN juga akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Apabila BUMN dijual setiap tahun untuk menutup defisit APBN, suatu ketika BUMN akan habis terjual dan defisit APBN pada tahun-tahun mendatang tetap akan terjadi.

Privatisasi dilakukan pada umumnya didasarkan kepada berbagai pertimbangan antara lain sebagai berikut :

• Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah (divestasi)

• Meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan

• Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan

• Mengurangi campur tangan birokrasi/pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan

• Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri

• Sebagai flag-carrier (pembawa bendera) dalam mengarungi pasar global.

 

Peran Bank Swasta (privatiasasi) :

a. Peningkatan efisiensi, kinerja dan produktivitas perusahaan yang diprivatisasi

BUMN sering dilihat sebagai sosok unit pekerja yang tidak efisien, boros, tidak professional dengan kinerja yang tidak optimal, dan penilaian-penilaian negatif lainnya. Beberapa faktor yang sering dianggap sebagai penyebabnya adalah kurangnya atau bahkan tidak adanya persaingan di pasar produk sebagai akibat proteksi pemerintah atau hak monopoli yang dimiliki oleh BUMN. tidak adanya persaingan ini mengakibatkan rendahnya efisiensi BUMN.

Hal ini akan berbeda jika perusahaan itu diprivatisasi dan pada saat yang bersamaan didukung dengan peningkatan persaingan efektif di sektor yang bersangkutan, semisal meniadakan proteksi perusahaan yang diprivatisasi. Dengan adanya disiplin persaingan pasar akan memaksa perusahaan untuk lebih efisien. Pembebasan kendali dari pemerintah juga memungkinkan perusahaan tersebut lebih kompetitif untuk menghasilkan produk dan jasa bahkan dengan kualitas yang lebih baik dan sesuai dengan konsumen. Selanjutnya akan membuat penggunaan sumber daya lebih efisien dan meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan.

b. Mendorong perkembangan pasar modal

Privatisasi yang berarti menjual perusahaan negara kepada swasta dapat membantu terciptanya perluasan kepemilikan saham, sehingga diharapkan akan berimplikasi pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.[12] Privatisasi juga dapat mendorong perusahaan baru yang masuk ke pasar modal dan reksadana. Selain itu, privatisasi BUMN dan infrastruktur ekonomi dapat mengurangi defisit dan tekanan inflasi yang selanjutnya mendukung perkembangan pasar modal.

c. Meningkatkan pendapatan baru bagi pemerintah

Secara umum, privatisasi dapat mendatangkan pemasukan bagi pemerintah yang berasal dari penjualan saham BUMN. Selain itu, privatisasi dapat mengurangi subsidi pemerintah yang ditujukan kepada BUMN yang bersangkutan. Juga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan yang beroperasi lebih produktif dengan laba yang lebih tinggi. Dengan demikian, privatisasi dapat menolong untuk menjaga keseimbangan anggaran pemerintah sekaligus mengatasi tekanan inflasi

 

 

 

 

 

4. Kasus Privatisasi Bank Negara Indonesia (BNI)

 

Bank Negara Indonesia atau BNI (IDX: BBNI; nama lengkap: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) adalah sebuah bank pemerintah di Indonesia. BNI dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang saat ini dijabat oleh Gatot M. Suwondo. BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Saat ini BNI mempunyai 914 kantor cabang di Indonesia dan 5 di luar negeri. Privatisasi ternyata tidak semuanya mampu mengangkat kinerja BUMN. Ini dilihat dari perkembangan kinerja empat BUMN yaitu PT Perusahaan Gas Negara, PT BNI, PT Wijaya Karya, dan PT Jasa Marga yang diprivatisasi pada 2006-2007.

 

Pelaksanaan privatisasi Bank Negara Indonesia (BNI) akan dilakukan dengan cara penawaran umum saham ke bursa (secondary public offering). Hal ini dilakukan mengingat BNI merupakan perusahaan yang sudah mencatatkan sahamnya di pasar modal.
‘Masih ada beberapa pilihan (privatisasi), tapi kan BNI sudah menjadi perusahaan yang tercatat di BEJ,’ kata Dirut BNI Saifuddien Hasan di sela-sela ASEAN Business and Investment Summit (ASEAN-BIS) di Nusa Dua, Bali, kemarin.

Jika sebelum privatisasi (2006, red) BNI bisa meraup laba Rp 1,93 triliun, setelah diprivatisasi (2007, red) turun menjadi Rp 0,90 triliun. Demikian juga dengan nilai devidennya yang menurun menjadi Rp 342 miliar dari Rp 954,37 triliun.[7]

Harga saham BNI melemah sebesar 5,88% menjadi Rp2.000 per saham dibandingkan level harga sebesar Rp2.125 per saham pada 2007 sebelum dihentikan sementara perdagangannya oleh PT Bursa Efek Jakarta (BEJ). Harga saham BNI kembali terpuruk pada level Rp1.875 per saham. Tekanan jual meningkat mengingat investor yang menggunakan fasilitas margin perdagangan semakin panik dan membuat proses stabilisasi tidak bisa mulus dilaksanakan.  Kemudian hari berikutnya,  harga saham BNI kembali tertekan sebesar 4,53% menjadi Rp1.790 per saham. Sehingga dalam tiga hari berturut-turut harga saham BNI telah melemah sebesar total Rp335 per saham. Menangislah para investor yang memiliki horison investasi jangka pendek, terutama yang menggunakan fasilitas margin perdagangan.

 

Rencana kerja BNI menargetkan bank itu bisa meraih rasio kecukupan modal (capital adequancy ratio/CAR) lebih dari 20% melalui rights issue. Setiap BNI menyalurkan kredit Rp1 triliun maka terjadi penurunan rasio kecukupan modal 0,15%, sedangkan untuk menaikkan CAR 1% diperlukan tambahan modal sebesar Rp909 miliar dan diperlukan tambahan modal Rp4,48 triliun. Semakin besar dana yang diterima oleh BNI memungkinkan perseroan memupuk CAR-nya yang berujung kepada kemampuan dalam menyalurkan kredit. Bertambahnya kemampuan menyalurkan kredit akan berdampak pada peningkatan marjin bunga yang berujung kepada meningkatnya laba bersih sehingga harga saham BNI meningkat.Dengan demikian, bisa tercapai harapan bahwa privatisasi membawa perbaikan kinerja perseroan. Benar, sebanyak 3,47 miliar saham telah dipasarkan melalui penawaran saham terbatas (rights issue) dan divestasi saham. Jumlah ini masih akan bertambah lagi mengingat Jumlah saham beredar BNI akan mencapai 27% sehingga berpotensi menjadi saham blue chips yang memengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan BEJ. Pembenahan kinerja BNI akan berdampak positif bagi pergerakan IHSG BEJ.[8]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN

 

Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan kontrol regulasi. Dimana dapat dikatakan sebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitas ekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif, dengan adanya jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan, regulasi maupun subsidi. Kebijakan privatisasi dikaitkan dengan kebijakan eksternal yang penting seperti tarif, tingkat nilai tukar, dan regulasi bagi investor asing. Juga menyangkut kebijakan domestik, antara lain keadaan pasar keuangan, termasuk akses modal, penerapan pajak dan regulasi yang adil, dan kepastian hukum serta arbitrase untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kasus perselisihan bisnis.

Dampak lain yang sering dirasakan dari kebijakan privatisasi yaitu menyebarnya kepemilikan pemerintah kepada swasta, mengurangi sentralisasi kepemilikan pada suatu kelompok atau konglomerat tertentu. Sebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitas ekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif, dengan jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan, regulasi maupun subsidi. Untuk itu diperlukan perombakan hambatan masuk pasar dan adopsi sebuah kebijakan yang dapat membantu perkembangan dan menarik investasi swasta dengan memindahkan efek keruwetan dari kepemilikan pemerintah. Seharusnya program privatisasi ditekankan pada manfaat transformasi suatu monopoli publik menjadi milik swasta. Hal ini terbatas pada keuntungan ekonomi dan politik. Dengan pengalihan kepemilikan, salah satu alternatif yaitu dengan pelepasan saham kepada rakyat dan karyawan BUMN yang bersangkutan dapat ikut melakukan kontrol dan lebih memotivasi kerja para karyawan karena merasa ikut memilki dan lebih semangat untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN yang sehat. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan produktivitas karyawan yang berujung pada kenaikan keuntungan.

Bagi pemerintah hal ini berdampak cukup menguntungkan, karena pemerintah memperoleh pendapatan penjualan sahamnya, namun sebenarnya bagi BUMN hal ini agak kurang menguntungkan, karena dengan kepemilikan baru, tentunya mereka dituntut untuk melakukan berbagai perubahan. Namun, perubahan tersebut kurang diimbangi tambahan dana segar yang cukup, sebagian besar hanya berasal dari kegiatan-kegiatan operasionalnya terdahulu yang sebenarnya didapatnya dengan kurang efisien.

Dari segi politis, masih banyak pihak yang kontra terhadap kebijakan privatisasi  saham kepada pihak asing ini. Pasalnya, kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nasionalisme. Privatisasi kepada pihak asing dinilai akan menyebabkan terbangnya keuntungan BUMN kepada pihak asing, bukannya kembali kepada rakyat Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Kasmir. 1999. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

 

Dewi Hanggraeni, Apakah Privatisasi BUMN Solusi yang Tepat Dalam Meningkatkan Kinerja ?, Artikel dalam Manajemen Usahawan Indonesia No.6 Tahun 2009.

 

 

Internet:

 

1.  http://iress.web.id/2010/10/menimbang-privatisasi-bank-bumn/

 

2.  http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2009/09/30/perbankan-nasional-dikuasai-asing/

 

3. http://www.jpnn.com/berita.detail-14442

 

4.http://swaraskjm.blogspot.com/2007/08/privatisasi-bni-belajar-mengakrabi.html

 

5. www. Wikipedia. com

 


[1] Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999, hal 28.

[2] Ibid., hal. 23

[4] Dewi Hanggraeni, Apakah Privatisasi BUMN Solusi yang Tepat Dalam Meningkatkan Kinerja ?, Artikel dalam Manajemen Usahawan Indonesia No.6 Tahun 2009, hal.28

This entry was published on May 30, 2012 at 8:25 am and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: